Kesehatan Masyarakat Pesisir

Bangsa Indonesia memiliki julukan sebagai Negara maritim, sehingga tidaklah mengherankan jika program pembangunan pemerintah saat ini bermuara pada pengembangan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sumber daya laut yang melimpah adalah salah satu dari sekian banyak potensi yang dimiliki bangsa ini. Di lain pihak, sumber daya yang melimpah tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini terlihat dengan masih tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir. 

Buku ini memuat berbagai macam dampak kesehatan terhadap masyarakat pesisir. Pendekatan yang digunakan berupa analisis kesehatan masyarakat. Membaca buku ini, akan membuat pembaca memahami betapa pentingnya “pembangunan” dan “kesehatan masyarakat”. 

Read More

Profesi Kesehatan Masyarakat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pembangunan kesehatan Indonesia memiliki tiga momentum penting, yakni dimulainya rencana strategis kementrian kesehatan 2015-2019; berakhirnya program Millennium Development Goalsdan dilanjutkan program Sustainable Development Goals; dimulainya program ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Implementasi ketiga program ini merujuk pada prioritas pembangunan nasional “Nawa Cita”. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan tersebut, membutuhkan pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dengan mengenal dan memahami permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi, maka solusi untuk menanganinya akan tepat sasaran. 

Buku ini membahas banyak hal, yakni: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); permasalahan dan capaian pembangunan kesehatan yang telah dicapai; dan peran dari profesi kesehatan masyarakat. Tiga kajian ini diharapkan, baik tenaga kesehatan masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya dapat mengenali dan memahami permasalahan kesmas dalam konteks MEA. Dan terpenting adalah bagaimana mengambil bagian di era MEA, sehingga tenaga kesehatan masyarakat bukan sebagai penonton dinegeri sendiri melainkan sebagai pemberi solusi bangsa ini. 

Read More

Epidemiologi Lingkungan Teori dan Aplikasi

Buku ini memuat analisis penyakit dengan menggunakan pendekatan agent,host,environment,identifikasi berbagai penyakit dengan agen dan aplikasi epidemiologi dalam pemecahan masalah kesehatan lingkungan. Bagi anda yang telah mempelajari kesehatan masyarakat ,khususnya dibidang kesehatan lingkungan dapat memanfaatkan buku ini untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan berbagai aspek penyakit yang dikaji dengan menggunakan analisis epidemiologi lingkungan. Pemesanan, silahkan buka link ini http://www.gramedia.com/epidemiologi-lingkungan-teori-aplikasi.html

Read More

Lembaga Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Perjalanan ASEAN Economy Community (AEC) baru saja dimulai, Negara- negara ASEAN telah menyiapkan strateginya. Tak dapat dipungkiri, arus ekonomi memiliki peluang yang besar terjadi di era ini. Salah satu issu yang penting adalah tersedianya produk makanan halal.  Untuk itu dibutuhkan kesiapan badan sertifikat halal dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Pembentukan lembaga ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat muslim dalam mentaati ajaran agamanya. Di Negara-negara ASEAN lembaga sertifkat halal telah menjadi trend tersendiri bagi ummat islam. Karena dengan badan sertfikat halal ini maka masyarakat muslim akan merasa yakin dan percaya dalam mengkonsumsi makanan.

Di Malaysia, sejak tahun 1971 telah memiliki peraturan tentang produk halal. Pelaksanaan peraturan tersebut berada di bawah lembaga Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Lembaga inilah yang mengeluarkan sertifikat halal pada produk yang dibuat di Malaysia. Di Singapura memiliki lembaga yang mengatur produk halal, yang diberi nama MUIS Halal. Lembaga ini berada dibawah Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), tentunya fungsi dan tugasnya memberikan sertifikat halal kepada produk yang diproduksi di Singapura. Di Thailand, pengaturan dan pemberian label halal pada produk yang di produksi di Thailand berada di bawah Halal Science Center, Chulalongkorn University. Lembaga ini di pimpinan oleh Dr. Winai Dahlan, yang juga merupakan salah satu cucu dari pendiri organisasi islam terbesar di Indonesia yakni organisasi Muhammadiyah “KH.Ahmad Dahlan”.

Di Brunei Darussalam, Sertifikat dan Ijin Halal dikeluarkan oleh Majlis Ulama Islam Brunei (Majlis). Lembaga ini mnegatur dua hal, yakni masalah Sertifikat Halal diberikan untuk setiap jenis usaha atau setiap tempat bisnis, serta mengenai Label Halal diberikan untuk setiap jenis makanan. Laos, meskipun Negara ini tidak memiliki lembaga sertifikat halal, akan tetapi dalam peraturan tentang tentang label dan kemasan pangan disebutkan bahwa simbol atau logo yang diakui oleh agama seperti halal dapat digunakan. Peraturan ini berada pada Kementrian Kesehatan Laos. Myanmar, Negara ini merupakan Negara minoritas muslim, pengaturan halal pada produk makanan belum diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi, untuk melindungi masyarakat muslim terhadap produk halal, di Negara ini memiliki banyak restoran halal. Restoran Halal dan warung makanan di Myanmar biasanya tidak menempatkan tanda Halal Arab biasa, kecuali yang beberapa restoran besar yang melayani pengunjung asing. Sebagian restaroran tersebut hanya menuliskan "786" di papan toko mereka. "786" adalah simbol yang digunakan sebagai pengganti kata Bismillah. Tanda ini merupakan tanda tradisional yang digunakan di Asia Selatan, terutama di Pakistan, India, Myanmar dan Bangladesh.

Di Kamboja, Sertifikasi dan Layanan Halal diterbitkan oleh Dewan tertinggi Untuk Agama Islam Negeri Kamboja (Mufti Kamboja). Lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa umat Islam mengkonsumsi produk halal dan sesuai dengan standar Islam, seperti yang ditentukan dalam Quran dan Sunnah dalam Islam. Di Vietnam, lembaga halal bernama Halal Vietnam (HVN) yang menawarkan sertifikat halal pada produk makanan. HVN memiliki tugas utama untuk memberikan merek halal pada produk dan jasa dari perusahaan dan embaga-lembaga public. HVN didirikan oleh Komunitas Islam Vietnam. Organisasi ini merupakan organisasi Islam yang didedikasikan untuk mempromosikan makanan halal di Vietnam.

Philippines, Negara ini memiliki lembaga sertifikat halal yang bernama Islamic Da'wah Council of the Philippines (IDCP). Lembaga ini adalah federasi dari 98 Organisasi Muslim di seluruh Filipina. IDPC merupakan Organisasi Islam Non- Pemerintah (NGO) yang telah terakreditasi melalui Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Philippines. Pembentukan lembaga ini di dasarkan pada keputusan Mahkamah Agung Filipina G.R No.153888. Melalui IDPC masyarakat muslim mendapat jaminan produk halal makanan berupa jaminan keaslian, kualitas terbaik, kebajikan, kebersihan, yang paling cocok untuk dikonsumsi manusia.

Indonesia, lembaga sertifikat halal berada di bawah organisasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI). Lembaga ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1989 dengan tugas melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Selanjutnya untuk mempertegas kesepakatan tersebut maka kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Pasar makanan halal akan menjadi incaran bagi pengusahan, sehingan di era AEC persaingan antar produk makanan akan sangat ditentukan dengan adanya sertifikat halal pada produk makanan. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga sertifikat halal yang handal, mandiri dan bekerja secara cepat untuk memberikan sertifikat halal produk yang dibuat masyarakat.

Read More